Palangka Raya – Asas Dominus Litis dalam RUU KUHAP yang memberikan wewenang penuh kepada jaksa sebagai pengatur utama perkara hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Palangka Raya, Kartika Candrasari SH, MH. menilai, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, kurangnya mekanisme check and balances, serta potensi tumpang tindih dengan institusi lain seperti Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Asas Dominus Litis ini adalah prinsip dalam hukum yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengendalikan jalannya suatu perkara pidana. Artinya jaksa memiliki…
SelengkapnyaAsas Dominus Litis dalam RUU KUHAP Berpotensi Terjadi Tumpah Tindih Antar Institusi
