Palangka Raya, wahanapalangka.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Perekonomian mengadakan Rapat Tim Penilaian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Ballroom Aurila Hotel, Jalan Adonis Samad, Palangka Raya, pada Rabu (12/02/2025).
Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai kesiapan serta kinerja sekolah dalam menerapkan sistem BLUD guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan kejuruan di Kalimantan Tengah. Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah pejabat penting, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, yang mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam pemaparannya, Sri Widanarni menegaskan bahwa penetapan SMK sebagai lembaga berstatus BLUD diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan pendidikan. Selain itu, sistem ini juga diharapkan mampu menciptakan lulusan yang lebih berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja.
“Kita ketahui bersama bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem ini memiliki fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan, yang menjadi pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya,” jelas Sri Widanarni dalam sambutannya.
Ia juga menambahkan bahwa implementasi BLUD bukan sekadar untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh sekolah. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan SMK di Kalimantan Tengah dapat lebih optimal dalam memberikan layanan pendidikan berbasis keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.
Penerapan BLUD pada SMK memiliki banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan sekolah. Dengan fleksibilitas yang diberikan, sekolah dapat lebih leluasa dalam mengembangkan program pembelajaran, memperbarui peralatan praktik, serta memperluas kerja sama dengan dunia industri dan usaha.
Selain itu, sistem ini juga memungkinkan sekolah untuk memperoleh pendapatan sendiri dari berbagai unit usaha yang dikelola, seperti jasa perbengkelan, kuliner, tata busana, serta berbagai bidang keahlian lainnya yang diajarkan di SMK. Dengan demikian, sekolah tidak hanya bergantung pada dana pemerintah, tetapi juga mampu mengelola sumber daya secara mandiri guna meningkatkan mutu pendidikan.
Sri Widanarni menekankan bahwa keberhasilan implementasi BLUD di SMK sangat bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta dukungan dari pemerintah daerah.
“Kami berharap SMK yang menerapkan BLUD dapat terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga lulusan yang dihasilkan benar-benar siap menghadapi tantangan di dunia kerja,” tambahnya.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri, diharapkan SMK di Kalimantan Tengah dapat semakin berkembang dan menjadi pusat pendidikan vokasi yang berkualitas serta berdaya saing tinggi.
Pewarta : Abimanyu (Bayu)
