WAHANAPALANGKA, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyelenggarakan lokakarya bertajuk Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (7/5/2025) di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Diponegoro, Kota Palangka Raya.
Lokakarya ini merupakan bagian dari rangkaian strategi pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan adanya sinergi dan sinkronisasi yang solid antara kebijakan daerah dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus Kepala Bapperida Kalteng, Leonard S. Ampung, hadir secara langsung untuk membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Leonard menekankan pentingnya momentum penyusunan RPJMD 2025–2029 sebagai wadah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan daerah.
“RPJMD yang tengah disusun saat ini menjadi peluang strategis untuk memastikan bahwa seluruh tujuan dan target SDGs dapat diarusutamakan ke dalam setiap aspek pembangunan daerah. Harapannya, target-target pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan hingga tahun 2030 dapat tercapai secara nyata,” ujar Leonard.
Ia menambahkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya boleh berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi harus mengakomodasi dimensi sosial, lingkungan, dan inklusivitas. Menurutnya, keberlanjutan harus menjadi prinsip dasar dalam seluruh proses perencanaan agar pembangunan hari ini tidak mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang.
“Perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta memastikan bahwa pembangunan bersifat inklusif dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Lokakarya ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, termasuk para pakar pembangunan nasional, perwakilan dari Sekretariat Nasional SDGs, serta seluruh perwakilan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi Kalimantan Tengah.
