WAHANAPALANGKA, PALANGKA RAYA – Komitmen terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat kembali ditegaskan dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis, 8 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jalan RTA Milono No. 1, Palangka Raya, dan mengangkat tema strategis “Peran Perkebunan Kelapa Sawit untuk Pembangunan di Kalimantan Tengah dan Manfaat Satgas Penerbitan Kawasan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”
FGD ini menghadirkan berbagai tokoh penting dari berbagai latar belakang, termasuk ALIANSI DAYAK RUMPUN IJE BETANG Kalimantan Tengah yang mana tergabung ada 14 ormas lokal dan Ketua Umum Koordinator PBB Banama Kalimantan Tengah, Budi HD, didampingi Sekertaris SUPENDI yang turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif DAD dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di tengah tantangan pembangunan.
Dalam pernyataannya, Budi HD menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan FGD tersebut. Ia menilai kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan sektor swasta, khususnya dalam pengelolaan kawasan hutan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang inklusif dan berkelanjutan.
Ketua Umum Koordinator PBB Banama Kalimantan Tengah, Budi HD,
“Saya menyambut baik forum diskusi ini karena membuka ruang dialog yang konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan. Harapan kami, satgas-satgas yang terbentuk ke depannya benar-benar melibatkan peran aktif para pemangku adat, terutama Damang-Damang yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga wilayah adat di Kalimantan Tengah,” ujar Budi.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan dukungannya terhadap program-program yang digagas oleh Dewan Adat Dayak. Menurutnya, realisasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat sangat penting untuk menjaga harkat dan martabat suku Dayak, yang selama ini masih berjuang mempertahankan hak atas wilayah dan sumber daya alamnya.
Sekertaris SUPENDI
“Kami berharap program-program DAD tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan. Ini menyangkut keberlanjutan hidup masyarakat Dayak, dan menyentuh langsung harga diri serta identitas kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia,” tambahnya.
FGD ini juga menjadi ajang konsolidasi dan refleksi bersama dalam merumuskan kebijakan yang menjamin keadilan ekologis dan sosial bagi masyarakat adat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci dalam menciptakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan hak-hak komunitas adat yang telah lama mendiami wilayah Kalimantan Tengah.
Sebagai penutup, Budi HD menekankan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan solidaritas di antara masyarakat adat serta seluruh pihak yang peduli terhadap masa depan Kalimantan Tengah. “Dengan kerja sama yang kuat dan saling menghargai peran masing-masing, saya yakin masyarakat Dayak akan semakin berdaya dan sejahtera,” tutupnya. (Katherine)
