WAHANAPALANGKA, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Aula Kantor Kesbangpol Provinsi Kalteng, Jl. Williem AS, Palangka Raya, Selasa (3/6/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi peningkatan kualitas demokrasi di Bumi Tambun Bungai.
Hadir mewakili Plt. Sekda Kalteng, Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, H. Darliansyah, yang turut membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa IDI merupakan alat ukur kuantitatif penting yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan demokrasi di tingkat provinsi.
“IDI memberikan gambaran mengenai aspek, variabel, atau indikator yang belum berkembang, sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk memperkuat demokrasi,” ujar Darliansyah.
Ia menjelaskan bahwa IDI dinilai berdasarkan 22 indikator yang mencakup tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Berdasarkan data tahun 2023, IDI Kalimantan Tengah berada di peringkat 17 dari 34 provinsi dengan skor 77,57, turun 1,73 poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 79,30.
“Penurunan ini terjadi terutama pada aspek kapabilitas lembaga demokrasi. Meski masih berada dalam kategori sedang, ini menjadi evaluasi penting untuk perbaikan ke depan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Darliansyah menekankan bahwa komitmen Pemprov Kalteng untuk meningkatkan IDI tercermin dalam visi misi Gubernur Kalteng yang mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak dan Kalimantan Tengah secara umum dalam semangat kearifan lokal menuju Kalteng BERKAH, Maju dan Bermartabat menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Visi ini dituangkan dalam program prioritas HUMA BETANG, yang terdiri dari Betang Bermartabat, Betang Maju, Betang Makmur, Betang Cerdas, Betang Sehat, dan Betang Harmonis,” tegasnya.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng, Katma F. Dirun, dalam kesempatan yang sama menyoroti capaian IDI Kalteng yang saat ini berada pada skor 7,7, atau setara dengan predikat C+, dan masih dalam kategori sedang menuju baik.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mendorong peningkatan indeks demokrasi di tahun 2025. Melalui FGD ini, kita akan mencari solusi bersama, mengintegrasikan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan indikator-indikator penilaian IDI,” pungkas Katma.
Melalui FGD ini, diharapkan Pemprov Kalteng bersama seluruh pemangku kepentingan dapat merumuskan kebijakan dan langkah nyata untuk memperkuat tatanan demokrasi daerah demi terwujudnya pembangunan politik yang sehat dan berkeadilan di Kalimantan Tengah.
