Palangka Raya, Wahana Palangka – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Melalui Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko Mengikuti Rapat Koordinasi Inflasi bersama Menteri Dalam Negeri RI secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, LT. II Kantor Gubernur Kalteng. Senin (19/02/24).
Rapat Koordinasi Inflasi tersebut dipimpin langsung Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mewakili Mendagri Tito Karnavian di ruang Sasana Bakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta Pusat.
Dalam keterangannya, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan kembali agar seluruh stakeholders terkait fokus mengendalikan inflasi. Dalam rapat koordinasi ini kita harus menghasilkan suatu keputusan yang kita sama-sama dengar, pertama kita sampaikan ke pimpinan, kedua kita laksanakan, ” ucapnya.
Sementara, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini dalam laporannya menyampaikan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga Minggu ke-3 Februari 2024. Berdasarkan data SP2KP pencatatan tanggal 12-13&15-16 Februari 2024 terkait Indeks Perkembangan Harga M3 Februari 2024, 10 kabupaten / kota dengan kenaikan IPH Tertinggi.
“Kenaikan IPH Tertinggi diantaranya Tasikmalaya di Prov. Jawa Barat yakni 5,13 persen, Bolaang Mongondow Selatan di Prov. Sulawesi Utara yakni 4,46 persen, Pekalongan di Prov. Jawa Tengah yakni 4,43 persen, Ogan Komering Ulu Selatan di Sumatera Selatan yakni 4,28 persen, Puncak Jaya di Prov. Papua Tengah yakni 3,96 persen, Tanjung Balai di prov. Sumatera Utara yakni 3,95 persen, Bantul di prov. DI Yogyakarta yakni 3,62 persen, Payakumbuh di Prov. Sumatera Barat yakni 3,52 persen, Belu di Prov. Nusa Tenggara Timur yakni 3,39 persen dan Lanny Jaya di Prov. Papua Pegunungan 3,29 persen, ” ungkapnya.
Foto Ruang Rapat Koordinasi Inflasi bersama Menteri Dalam Negeri RI
Pudji Ismartini menyebutkan ada 10 kabupaten/kota dengan penurunan IPH Tertinggi diantaranya Bitung di Prov. Sulawesi Utara yakni -7,60 persen, Barito Utara di Prov. Kalteng yakni -6,44 persen, Mamberamo Tengah di Prov. Papua Pegunungan yakni -6,55 persen, Minahasa Tenggara di Prov. Sulawesi Utara yakni -6,51 persen, Minahasa di prov. Sulawesi Utara yakni -5,79 persen, Poso di Prov. Sulawesi Tengah yakni -5,73 persen, Alor di Prov. Nusa Tenggara Timur yakni -5,71 persen, Soppeng di Prov. Sulawesi Selatan -5,62 persen, Bolaang Mongondow di Prov. Sulawesi Utara yakni -5,15 persen dan Muna di Prov. Sulawesi tenggara yakni -4,60 persen.
“Secara nasional, jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH sampai dengan Minggu ke-3 Februari terus naik dibandingkan pada Minggu ke-1 dan Minggu ke-2 Februari, ” sebutnya.
Lebih lanjut, Ia mengatakan komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH untuk 10 wilayah di atas didominasi oleh cabai merah, daging ayam ras dan beras. Sedangkan komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH untuk 10 wilayah di Pulau Jawa didominasi oleh beras, cabai merah dan daging ayam ras, ” kata Pudji Ismartini.
Kepada awak media, Staf Ahli Gubernur Kalteng Yuas Elko menegaskan kepada Satgas Pangan dan TPID serta stakeholders terkait lainnya agar terus melaksanakan pasar penyeimbang / pasar murah.
“Dalam rangka menjaga stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di pasaran dan menekan laju inflasi daerah, Pemprov. Kalteng menggelar kegiatan pasar murah dan pasar penyeimbang yang dilaksanakan serentak di kabupaten/kota se-Kalteng, ” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, serta Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di lingkungan Pemprov. Kalteng. Hadir secara virtual dari tempat masing-masing diantaranya Deputi I Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas I Gusti Ketut Astawa, Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini, Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Yunus Sirundu, Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Moh Ismail Wahab, Kepala Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Perum BULOG Cahyaningtiyas Rispinatri, Paban Utama Ekonomi Keuangan Staf Ahli Panglima TNI, Bidang Ekonomi Keuangan dan Perdagangan Kol Inf Jayusman serta Gubernur/Bupati/Walikota se Indonesia.
Sumber : bayu / tn-t7
