Palangka Raya, Wahana Palangka – Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Rizky R. Badjuri Menghadiri kegiatan Tahunan Borneo Forum yang bertajuk kegiatan Forum Borneo ke-7 Tahun 2024 yang diadakan oleh GAPKI Regional Kalimantan, yang diselenggarakan bertempat di Aula Jayang Tingang (AJT), Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (28/6/24).
Sebagai informasi, saat ini jumlah Perkebunan Kelapa Sawit yang operasional di Kalteng sebanyak 191 unit dengan total luas sekitar 2,2 juta hektare, di mana 128 unit PBS sudah melakukan kewajiban FPKM atau Plasma, dengan luas sekitar 220,6 ribu hektare atau sebesar 24 persen, lebih dari 20 persen. Kemudian, masih terus berproses sebanyak 72 PBS, terutama di Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Timur, dan Kotawaringin Barat, dengan pola Kegiatan Usaha Produktif Perkebunan (KUPP) seperti integrasi sawit dan sapi, ayam petelur, dan pola kemitraan lainnya, sebagai solusi ketidaktersediaan lahan.
Menteri ATR/BPN Agus Harimukti Yodhoyono mengakui banyaknya tumpang tindih peruntukan lahan, yang memerlukan penanganan secara hati-hati. Hal yang sama juga terjadi di Kalimantan Tengah, terutama kawasan perkebunan sawit dan kehutanan.
“Untuk mengatasi hal itu ditegaskan pihaknya tidak bisa sendiri, sebab ada institusi lain yang juga memiliki kewenangan, karena itu semua pihak yang berkepentingan dengan tata ruang dan peruntukan lahan harus saling bersinergi satu sama lainnya. Bahkan memerlukan mediasi, koordinasi, yang intent. Karena itu ia mengaku penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama, ” jelas Menteri ATR/BPN tersebut.
Lebih lanjut, Agus Harimukti Yodhoyono menyampaikan mewujudkan kesejahteraan masyarakat bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah tetapi tugas seluruh elemen bangsa termasuk badan usaha. Kedepan orientasi pembangunan nasional tentu dari sekian banyak prioritas jangan pernah meninggalkan aspek pembangunan manusia.
“Oleh sebab itu, dalam membangunan kapasitas dan kualitas manusia yang unggul, tentu harus dibangun secara menyeluruh tidak ada kata pembangunan sektoral, baik antar daerah harus maju bersama-sama, tidak ada yang tertinggal antara pusat dan daerah, ” ucapnya.
Hal Senada disampaikan Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyebutkan dalam pelaksanaan FPKM memang masih ditemui beberapa kendala, antara lain belum semua perkebunan besar merealisasikan FPKM minimal 20 persen dari luas lahan, sulitnya melakukan pelepasan kawasan hutan atas lahan tersedia di sekitar perkebunan besar yang berada di luar areal perizinan, dan tumpang tindih kebijakan, khususnya dalam alokasi penyediaan lahan untuk kebun masyarakat.
“Terkait dengan persoalan-persoalan tersebut, berbagai upaya sudah dan akan terus dilakukan, antara lain mengusulkan revisi PERDA Prov. Kalteng No 5 tahun 2015 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang tidak mengacu pada Permenhut 529 tahun 2012, dan mengusulkan untuk APL seluas 46 persen dan Kawasan hutan 54 persen, sehingga tersedia alokasi APL bagi pembangunan kebun masyarakat. Kedua, mewajibkan semua perkebunan besar di Kalimantan Tengah untuk merealisasikan pembangunan kebun untuk masyarakat atau plasma, khususnya yang ada sebelum tahun 2007, ” sebut orang nomor satu di Kalteng tersebut.
Lebih lanjut, ia berharap, keberadaan PBS Kelapa Sawit di Kalteng diharapkan dapat membawa kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah, termasuk secara maksimal berperan serta mendukung program strategis pembangunan, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan, ” harap Gubernur Kalteng tersebut.
Kegiatan dihadiri Anggota DPD RI Dapil Kalteng Agustin Teras Narang, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Achmad Maulizal Sutawijaya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono, Anggota Forkopimda Prov. Kalteng, Para Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal Prov. Kalteng serta Para Ketua GAPKI Cabang beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota.
Sumber : bayu / tn-t7
