Palangka Raya, Wahana Palangka – Forum Kebangsaan Ormas Kalteng Menggelar Diskusi Publik berjudul “Dampak Penjarahan Hasil Perkembunan Terhadap Kamtibmas Di Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2023, Yang diselenggarakan Imperial Room Lt. 3 Aquarius Boutique Hotel JI. Imam Bonjol Palangka Raya. Sabtu (30/12/23).
Dalam sambutannya, Koordinator Forum Kebangsaan Ormas Kalteng, Adi Abdian Noor, menyampaikan dalam merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, Investor, dan Masyarakat supaya mencegah terjadinya peristiwa seperti yang terjadi sebelumnya di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaingin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
“Dari Diskusi Publik ini supaya menghasilkan kesepatan dari sejumlah tokoh ormas, tokoh masyarakat yang akan di sampaikan kepada Pemerintah Daerah, Aparat Kepolisian, Investor dan Masyarakat, ” ucapnya kepada awak media.
Adi Abdian Noor menegaskan kegiatan ini sangat penting, guna mencari solusi bersama dalam mencegah terjadinya konflik lagi sehingga tidak mengganggu keamanan (kamtibmas) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Bagi Investor atau pihak perusahaan pengembang sangat perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat dan mematuhi kearifan lokal wilayah Provinsi Kalteng, ” jelasnya.
Ia mengatakan pentingnya edukasi lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengenai kerjasama dalam bentuk kemitraan di antara pihak perusahaan (investor) dan masyarakat.
“Pemprov. Kalteng harus memberikan edukasi yang lebih dalam bagi perusahaan dan masyarakat, agar kerjasama dalam bentuk kemitraan antara perusahaan dan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi gangguan keamanan (kamtibmas), ” kata Adi Abdian Noor Koordinator Forum Kebangsaan Ormas Kalteng.
Sementara itu, Pembina Forum Kebangsaan Bambang Irawan mengungkapkan apa yang sering kita lihat di media dan di media online terjadi segala macam tentang Keadaan dikatakan itu penjarahan tapi Versi yang lain mengatakan itu adalah mereka mengambil haknya versi lain juga mengatakan bahwa yang memanen itu juga bukan orang lokal di situ versi lain juga mengatakan bahwa menuntut plasma 20%.
“Banyak versi banyak pendapat terkait dengan adanya peristiwa ini, tapi menurut kita apa pun alasannya penjarahan dan pencurian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum terutama hukum adat dayak, ” ungkapnya.
Bambang Irawan menjelaskan untuk bisa juga kondisi di Kalimantan Tengah dan sebagai warga negara dan tinggal di Bumi Pancasila kita harus bisa menjaga Ketertiban dan keamanan bersama.
“Itulah yang menjadi ide pemikiran kami dengan menggelar kegiatan diskusi publik ini, dengan harapan kita bisa bersepakat dengan komitmen bersama terkait dengan masalah yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Sehingga komitmen bersama tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, Investor, dan Masyarakat supaya mencegah terjadi keamanan (kamtibmas) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, ” bebernya.
Ditempat yang sama, Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh Prof Dr Budi Sidik Usop mengatakan dari pertemuan ini saya tertarik sekali bahwa ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama.
“Jadi bukan hanya hanya tanggung jawab dari sekelompok orang tertentu, tapi inilah tanggung jawab kita bersama, ” ungkap Dosen Senior Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisip) Universtias Palangka Raya tersebut.
Budi Sidik Usop menyampaikan terima kasih juga dari kehadiran teman teman dari berbagai macam peguyuban untuk ikut bersama sama menemukan dan melahirkan sebuah pemikiran pemikiran dan solusi dalam menangani persoalan persoalan yang terjadi di wilayah Prov. Kalteng.
“Berharap kita dalam kegiatan ini bisa melahirkan sebuah solusi, karena demikian bahwa solusi adalah bagian penting dalam menanggulangi masalah-masalah yang terjadi di provinsi Kalimantan Tengah, ” sampainya.
Foto Bersama Saat Forum Kebangsaan Ormas Kalteng Menggelar Diskusi Publik Tahun 2023
Lebih lanjut, ia menyebutkan kita harus bisa berpikir transformasi bagaimana memberikan rekomendasi dan solusi yang terbaik bagi persoalan ini.
“Karena solusi itu harus bersifat konstruktif tanpa menyalahkan pihak tertentu, dengan fokus memberikan pemikiran kepada perusahaan dan masyarakat untuk mencapai hasil terbaik. Dimana masyarakat dayak berusaha mencari pemikiran untuk mendapatkan kebijakan yang mencakup kepentingan mereka, dengan harapan menghindari konflik di Kalimantan Tengah, ” sebutnya.
Sumber : bayu / tn-t7
