Palangka Raya, Wahana Palangka – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, secara resmi membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Kawasan Permukiman se-Kalimantan Tengah Tahun 2024. Berlangsung di Hotel M Bahalap, Palangka Raya, Rabu Siang(11/9/2024).
Sekretaris Daerah, melalui sambutan yang dibacakan oleh Sri Widanarni, menegaskan bahwa pengelolaan Kawasan Permukiman merupakan bagian dari pembangunan yang terintegrasi dari tingkat Pusat hingga ke Daerah. Hal ini melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan Pemerintah maupun non-Pemerintah di seluruh tingkatan pemerintahan.
“Pelaksanaan ini dilakukan secara terkoordinasi, berkolaborasi, dan bertahap, melibatkan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing,” katanya.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, telah diidentifikasi sejumlah masalah di bidang Kawasan Permukiman yang akan menjadi fokus penanganan di masa mendatang.
“Beberapa masalah tersebut antara lain rendahnya ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), keberadaan kawasan kumuh seluas 10-15 hektare yang berada di bawah kewenangan Provinsi, serta kurangnya dukungan PSU umum di kawasan permukiman baik di perkotaan maupun di pedesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Kalteng, Andi Arsyad, menyampaikan bahwa dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi antara perangkat daerah di bidang Kawasan Permukiman di Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan akan tercapai keselarasan program kegiatan dalam menjalankan tugas di bidang tersebut.
“Diharapkan juga terbentuk forum bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung ketersediaan data terkait urusan bidang Kawasan Permukiman,” tambahnya.
