Palangka Raya, Wahana Palangka – Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di Kota Palangka Raya, yang diselenggarakan di di Aula Graha Bhayangkara, Kalteng, Kamis (18/7/24).
Sebagai informasi, Kegiatan FGD tersebut mengusung tema transformasi peran polri dalam penyelesaian konflik sosial sengketa lahan melalui pendekatan kearifan lokal falsafah huma betang.
Kegiatan FGD tersebut Kapolda Kalteng menghadirkan 2 orang pemateri, yakni Bambang Irawan selaku Ketua DPP Fordayak Kalteng dan Dr. Kusnida Indrajaya, S.Sos, M.Si selaku Dones di Universitas Palangka Raya.
Kepada awak media, Kepala Biro Perencanaan Kombes Pol Andreas Wayan Wisaksono mengatakan terkait dengan sengketa lahan yang terjadi di wilayah Prov. Kalteng hingga saat ini masih banyak konflik sosial terjadi akibat sengketa lahan.
Foto Kepala Biro Perencanaan Kombes Pol Andreas Wayan Wisaksono
“Oleh sebab itu, Kapolda Kalteng Irjen Pol Djoko Poerwanto melalui Biro Perencanaan menginisiasi kegiatan FGD ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial tersebut, ” ucapnya.
Andreas Wayan Wisaksono menjelaskan dengan sosialisasi kegiatan seperti ini serta pendekatan secara kearifan lokal yaitu sesuai falsafah huma betang, sedikit banyak kita akan mencegah akan terjadinya konflik sosial yang terjadi pada masyarakat.
“Karena konflik biasanya terjadi akibat aturan yang sering berubah-ubah, sehingga masyarakat perlu kita berikan pemahaman yang berkearifan lokal yang berdasarkan falsapah huma betang yang ada di Kalimantan Tengah, ” jelasnya
Kepala Biro Perencanaan tersebut menyebut akibat aturan tersebut berubah-ubah, kadang ada yang di untungkan akibat perubahan tersebut baik itu masyarakat ataupun perusahaan sehingga terjadinya konflik akibat kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang aturan tersebut, ” sebut Andreas Wayan Wisaksono.
Foto Bersama
Lebih lanjut, ia mengatakan Kapolda kalteng akan membuat suatu wadah/tempat masyarakat untuk berdialog dalam menyelesaikan konflik sosial tersebut yakni “Forum Kebangsaan”.
“Dimana Forum Kebangsaan tersebut akan berkoordinasi satu sama lain serta melibatkan semua pihak yang terkait, sehingga masyarakat bisa mendapatkan solusi dan menyelesaikan permasalahan konflik sosial tersebut terkait dengan tanah adat, ” ungkap Andreas Wayan Wisaksono Kepala Biro Perencanaan tersebut.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkomfinda Prov. Kalteng, Pati Polda Kalteng, Para Ketua Ormas yang ada di Palangkaraya, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Akademisi yang ada di Palangkaraya.
Sumber : bayu / tn-t7
