Palangka Raya, wahanapalangka.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Jalan Diponegoro, Palangka Raya, pada Kamis (6/2/2025) ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD guna merumuskan arah pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kepala Bapperida Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, memimpin langsung jalannya kegiatan tersebut. Turut hadir dalam acara ini Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, yang mewakili Sekretaris Daerah sekaligus membuka acara secara resmi.
Dalam sambutannya, Leonard S. Ampung menegaskan bahwa konsultasi publik ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKPD 2026. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan daerah.
Kepala Bapperida Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, saat memaparkan laporan
“Hasil konsultasi publik ini menjadi arahan bagi perangkat daerah. Tujuan dari pelaksanaan konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2026 ini ialah untuk menyerap aspirasi yang akan digunakan dalam penyempurnaan rancangan RKPD Kalimantan Tengah. Proses ini melibatkan perangkat daerah dan para pemangku kepentingan guna menggali berbagai permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, serta menentukan prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Leonard.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, yang membacakan sambutan dari Sekretaris Daerah Katma F. Dirun, menyampaikan beberapa fokus utama yang akan menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Sri Widanarni saat menyampaikan sambutan mewakili Sekda Prov. Kalteng
Beberapa agenda strategis yang akan menjadi perhatian utama dalam RKPD 2026 di antaranya adalah:
1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air, dan energi.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Pembangunan berbasis desa secara merata dan berkeadilan, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, serta mengurangi tingkat kemiskinan.
“Tema pembangunan yang telah ditetapkan untuk Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, yaitu ‘Penguatan Pondasi Transformasi’. Adapun prioritas pembangunan tahun 2025-2026 mencakup Kalimantan Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional/Swasembada Pangan, Pusat Konservasi Internasional, Pusat Hilirisasi Industri dan Sektor Pengolahan, serta peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk program Makan Bergizi Gratis serta ketahanan pangan, air, dan energi,” ujar Sri Widanarni.
Sesi foto bersama
Lebih lanjut, konsultasi publik ini juga menjadi forum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan konstruktif terkait arah kebijakan pembangunan Kalimantan Tengah ke depan. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, pemerintah berharap dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Penyusunan RKPD 2026 ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah, memperkuat daya saing ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah secara berkelanjutan.
Pewarta : Abimanyu (Bayu)
