Lebih lanjut, ia mengatakan didalam peran dan aktivitas ormas sebagai mitra pemerintah, dapat berjalan sinergi dan bekerjasama dengan baik sehingga dapat membantu Pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien dalam menyikapi permasalahan sosial kemasyarakatan, mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya menjelang Pilkada Tahun 2024, ” ungkapnya.
Sementara, Ketua DPD Bara Baja (Barisan Relawan Bhineka Jaya) Kalimantan Tengah Sri Karyani, S. Pd di wakili oleh Mauriz menyampaikan kami sangat mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Prov. Kalteng dengan cara mengumpulkan semua ormas ormas untuk memberikan aspirasi ke depannya.
“Seperti apa menjalankan Pemilu yang lebih aman dan nyaman. Dari sudut pandang kami di sini memandang positif terkait dengan Pemilu ini, bara baja secara pribadi tetap akan mendukung situasi yang aman dan nyaman yang benar benar bisa dirasakan secara demokrasi, ” bebernya.
Mauriz menegaskan terlepas dari itu untuk apa pun yang menjadi aturan baru Bara Baja Kalteng tetap mensuport pemerintah yang sudah memberikan aturan aturan tertentu dan kita selalu menjadi jalan lurus.
“Jadi tidak ada poin poin yang memang menguntungkan secara pribadi untuk bara baja sendiri. Saya juga berharap kepada masyarakat Kalteng setelah Pemilu nanti berjalan kita kembalikan ke masyarakat apa yang menjadi pilihan masyarakat Kalimantan Tengah, ” tegesnya.
Ditempat yang sama, Perwakilan yang hadir dari Tipikor KPK Berkat Saha menyampaikan kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan baik dan benar dan juga diikuti oleh perwakilan dari seluruh ormas yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 70 orang.
“Secara khusus kami dari Tipikor KPK menghimbau kepada Kesbangpol Prov. Kalteng untuk memasukkan anggaran kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk ormas ormas ini akan dimasukkan, ” sampainya.
Berkat Saha menyebutkan kami menghimbau untuk melaksanakan semua proses Pemilukada serentak yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini untuk melaksanakannya dengan baik dan benar dan jujur dan adil sehingga tidak ada lagi Pemilukada yang berlangsung di tahun 2024 ini yang masuk ke ranah hukum sampai ke Mahkamah Konstitusi.
“Oleh sebab itu kami mengharapkan kepada penyelenggara Pemilu secara khusus kepada KPU untuk bagaimana meminimalisir hal yang seperti ini. Kemudian untuk Bawaslu Prov. Kalteng sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu serentak yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan bagaimana benar benar mengawasi politik uang, politik identitas itu harus ditindak dengan benar sehingga tidak ada satu kontestan yang berkampanye hitam, ” sebutnya.
Foto Bersama
Dialog Interaktif dihadiri Perwakilan Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Ormas Kesbangpol Prov. Kalteng Nova Vera Lina serta Organisasi Masyarakat.
Sumber : bayu / tn-t7
