Palangka Raya, Media Pewarna Palangka – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBP3APM) Kota Palangka Raya Menggelar Pembukaan Workshop Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi kelompok UPPKA Se-Kota Palangka Raya, yang diselenggarakan di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya, Senin (22/7/24). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Wali Kota Palangka Raya Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Alman P. Pakpahan.
Kepada awak media, Staf Ahli Wali Kota Palangka Raya Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Alman P. Pakpahan mengatakan Workshop tersebut tujuan utamanya adalah tetap menurunkan stunting dengan cara seperti sosialisasi, workshop, pembinaan, ada yang langsung intervensi ke sasaran.
“Dengan diadakannya workshop ini artinya menambah pengetahuan dan strategi strategi yang paling sederhana kepada seluruh kader posyandu, para akseptor bersama seluruh lurah, camat dan penyuluh-penyuluh kb, ” ucapnya.
Alman P. Pakpahan menyebut kepada seluruh yang hadir diberikan pembekalan pembekalan bagaimana kita bisa menangani stunting ini dengan cara kita, bagaimana menciptakan dan menurunkan stunting itu sendiri.
“Sehingga bagaimana kolaborasinya untuk menurunkan stunting tersebut, inilah pola yang kita harus lakukan bagaimana kolaborasinya yang kokoh, koordinatif, kolaboratif, harmonis antara semua stakeholder hadir, ” sebut Staf Ahli Wali Kota Palangka Raya Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik tersebut.
Staf Ahli Wali Kota Palangka Raya Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik tersebut juga mengungkapkan bahwa Walikota dan semua Kepala Daerah se Indonesia mempunyai 10 Program prioritas antara lain menurunkan stunting, kemiskinan ekstrem, penurunan pengangguran, dan lain-lainnya.
“Dari 10 Prioritas tersebut ada 3 yang menjadi prioritas utama dari Pemerintah Kota Palangka Raya untuk bisa kita menyelesai persoalan yakni menurunkan stunting, kemiskinan ekstrem, penurunan pengangguran, ” ungkap Alman P. Pakpahan.
Lebih lanjut, ia mengatakan Pemerintah Kota Palangka Raya secara kolaboratif bagaimana menangani 3 hal yang saya sampaikan itu komitmen pemerintah kota Palangka Raya melalui OPD-OPD Pemkot Palangka Raya.
“Jadi semua OPD di kota Palangkaraya dalam seluruh program kegiatannya harus ada menangani stunting tersebut, ” beber Alman P. Pakpahan Staf Ahli Wali Kota Palangka Raya Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik tersebut.
Sementara, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBP3APM) Kota Palangka Raya dr. M. Fitriyanto Leksono menambahkan Pemkot Palangkaraya kemarin sudah intervensi serentak di 18.000 balita.
“Ada sekitar 640 balita yang Stanting jadi di bawah 10%. Jadi semoga di bulan Agustus nanti ada survei lagi, nanti kita akan kolaborasi melalui seluruh stakeholder swasta, pemerintah, media, seluruh kader posyandu, seluruh kader menemui keluarga untuk mengawal survei itu agar benar benar pengukuran dan penimbangan nya valid dan reliabel di lapangan, ” tambahnya.
Sumber : bayu / tn-t7
