Palangka Raya, wahanapalangka.com — Tokoh masyarakat sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerdayak Indonesia Kalimantan Tengah, Yansen A. Binti, turut hadir dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 yang diselenggarakan di Aula Serbaguna BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Diponegoro, Palangka Raya, pada Jumat (11/04/2025).
Dalam forum yang bertujuan menjaring aspirasi serta masukan strategis dari berbagai pihak ini, Yansen menyampaikan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung arah pembangunan daerah yang sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan daerah lima tahun mendatang.
“Kita sebagai warga masyarakat Kalimantan Tengah terus terpanggil untuk guna memberikan masukan dan saran untuk pemerintah dalam menyusun suatu program pembangunan ke depan yang dikaitkan dalam rangka kita untuk mencapai visi misi daripada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Kalimantan Tengah,” ucapnya.
Yansen menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai landasan utama keberlanjutan pembangunan. Salah satu peluang yang disampaikannya adalah penerapan pajak atas alat berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
“Dengan adanya perda ataupun pergub untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah, karena di Kalimantan Tengah ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang punya alat-alat berat yang perlu menjadi obyek pajak daripada pemerintah itu poin pertama,” sebut Ketua Umum DPP Gerdayak Indonesia tersebut.
Ia juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meniru kebijakan inovatif yang diterapkan di daerah lain, seperti pemberian pengampunan pajak sebagaimana dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat, guna mendorong kepatuhan wajib pajak.
Tak hanya soal fiskal, Yansen juga menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur strategis, khususnya pelabuhan laut, untuk mengoptimalkan distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) Kalimantan Tengah yang selama ini lebih banyak dibawa keluar daerah.
“Kemudian poin yang ketiga saya ingin sumber daya alam Kalimantan Tengah ini kan sangat melimpah, tetapi selalu dibawa keluar Kalimantan tetapi kita tidak mempunyai pelabuhan laut untuk dibawa ke Jawa atau ke tempat lain, kita tidak punya pelabuhan laut sendiri,” ungkap Yansen A. Binti.
Ia menambahkan bahwa keberadaan pelabuhan laut yang berfungsi optimal dapat memberikan nilai tambah bagi daerah, meningkatkan PAD, serta menciptakan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.
“Oleh karena itu, saya mendorong agar pemerintah daerah untuk segera menindak lanjuti pelabuhan-pelabuhan laut yang ada di Kalimantan Tengah untuk berfungsi dengan baik sehingga bisa memberikan pendapatan bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan perekonomiannya,” tambahnya.
Sebagai informasi, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas HUMA BETANG, yang meliputi Kalteng Bermartabat, Betang Maju, Betang Makmur, Betang Cerdas, Betang Sehat, dan Betang Harmoni.
Kegiatan forum ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi daerah, antara lain Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Katma F. Dirun, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Sri Widanarni, Kepala BAPPERIDA Kalteng Leonard S. Ampung, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalteng Agnes Widiastuti, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kalteng, serta seluruh Kepala Bappedalitbang kabupaten se-Kalimantan Tengah. (By)
